Kakanwil dan Karutan Cipinang Dicopot

 KPK tak Akan Pindahkan Nazaruddin JAKARTA - Pertemuan ”gelap” Muhammad Nazaruddin cs di Rutan Kelas I Cipinang ternyata masih berbuntut panjang. Setelah Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dicopot, kemarin (12/2) tiba-tiba giliran Kepala Rutan Cipinang Suharman dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM DKI Jakarta Taswem Tarib juga kehilangan jabatannya. Tak tanggung-tanggung, jabatan keduanya langsung dicopot oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin. “Semuanya dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan reward and punishment agar aturan rutan dan lapas bisa berjalanan yang lebih baik,” kata Amir dengan mimik tegang di kantornya kemarin. Pengumuman pencopotan Taswem dan Suharman terkesan mendadak. Sebab, tidak seperti biasanya, Amir menggelar jumpa pers pada hari Minggu. Dia mengumpulkan para wartawan hanya untuk mengumumkan pencopotan kedua anak buahnya. Amir lantas menambahkan bahwa pencopotan Suharman dan Taswen dilakukan setelah dia dan para pejabat Kemenkum HAM menggelar rapat untuk membahas masalah pertemuan Nazar cs. Dari hasil rapat tersebut memutuskan bahwa kedua orang tersebut bertanggung jawab. Namun saat disinggung tentang apa kesalahan yang dibuat Taswem dan Suharman sehingga harus kehilangan jabatannya, Amir enggan menerangkan lebih lanjut. Yang jelas, tambahnya, pengamanan di rutan dan lapas memiliki standard  operational procedure (SOP) dan pertemuan itu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Selain itu, politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pencopotan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tak hanya itu, Amir juga menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berhenti pada pencopotan Suharman dan Taswem. Kata dia, Kemenkum HAM tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada para pegawai Kemenkum HAM yang terbukti bersalah. ”Ini memang konsekuesnsinya jika melakukan penyimpangan,” imbuhnya. Kemenkum HAM sendiri akan secepatnya mencari pengganti  Suharman dan Taswem. Meski begitu Amir tidak mau grusa-grusu mencari sang pengganti. ”Kami akan segera mencari penggantinya dengan menggelar fit and proper test. Yang perlu digaris bawahi kami akan sangat memperhatikan integritas dan kapasitas calon,” imbuhnya. Memang, peristiwa tamu gelap yang berkaitan dengan kasus suap wisma atlet telah mencoreng Kemenkum HAM. Pasalnya peristiwa serupa tidak kali pertama terjadi di wilayah Kanwil DKI Jakarta. Sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi di Rutan Kelas I Khusus Wanita Pondok Bambu. Dimana saat itu politisi yang juga berinisial NSR dan rekan-rekannya beberapa kali mendatangi Mindo Rosalina Manulang yang hadir ditahan di sana. Bahkan menurut pengakuan Rosa, NSR mengancam dirinya untuk tidak membongkar kasus Wisma Atlet saat bersaksi di persidangan Nazaruddin. Kala itu NSR datang sampai tiga kali dan juga berkunjung di luar jam besuk. Saat itu Wamenkum HAM Denny Indrayana marah besar. Bahkan menurut sumber di Kemenkum HAM, pasca pengancaman Rosa, pada 12 Januari malam lalu Denny sempat mengumpulkan semua karutan dan kalapas seluruh wilayah Kanwil DKI Jakarta di Rutan Cipinang. Di sana Denny dengan tegas mengingatkan para anak buahnya jangan sampai kejadian yang melanggar aturan itu terulang kembali. Nah, bisa jadi karena kesalahan tersebut diulang anak buahnya, Denny dan Amir pun dengan tega mencopot jabatan Suharman dan Taswem. Apalagi kali ini Denny mengamati secara langsung tentang proses kedatangan para tamu itu melalui cctv hingga akhirnya membuyarkan pertemuan itu yang dilakukan di ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan.  Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Cipinang berinisial FA juga dinonjobkan. Selain itu, Denny mengatakan bahwa Nasir diduga kuat kerap berkunjung menemui Nazaruddin di luar jam besuk. Disinggung tentang alasan bahwa Nasir merupakan anggota Komisi III yang melaksanakan tugas, Amir dengan tegas menolak alasan tersebut. Dia pun menduga bahwa pertemuan itu bersifat pribadi. Sebab, dari tujuh orang tamu yang datang, hanya Nasir yang merupakan anggota DPR. Sedangkan yang lainnya bukan. Ya, seperti yang diketahui, selain Nasir, Djufri Taufik dan beberapa orang lainnya juga datang pertemuan tersebut. Kecurigaan bahwa pertemuan gelap itu adalah konsolidasi kasus suap wisma atlet itu menguat lantaran Djufri adalah mantan kuasa hukum Rosa, yang merupakan tersangka wisma atlet yang lainnya. ”Sebenarnya Kemenkum HAM sangat mendukung pengawasan rutan dan lapas yang dilakukan oleh anggota Komisi III dan DPR. Tapi saya sangat tidak mendung penyalahgunaan hak yang bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan proses pengawasan,” ujar Amir menyindir kelakuan Nasir. Lebih lanjut, mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu mengatakan bahwa pihaknya sendiri akan meningkatkan pengawasan rutan. Tak hanya rutan dan lapas di Cipinang namun seluruhnya. Kata dia, cctv di rutan dan lapas akan diperbanyak dan akan langsung dihubungkan ke rungan menteri dan wakil menteri. Sementara itu juru bicara KPK Johan Budi SP tidak mau berkomentar tentang pencopotan dua pejabat Kemenkum HAM tersebut. ”Itu semua adalah kewenganan Kemenkum HAM,” kata Johan. Menurut dia dalam kasus ini KPK hanya berkepentingan agar persidangan kasus suap wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin bisa berjalan lancar. KPK berharap jangan sampai hal serupa tidak terjadi lagi. Sebab, diduga kuat pertemuan gelap Nazaruddin cs bisa mempengaruhi jalannya persidangan. Saat disinggung apakah KPK akan menggali keterangan dari Rosa untuk mengetahui apa motif Djufri ikut pertemuan itu, Johan menjawab sampai sekarang tidak ada rencana untuk memeriksa hal tersebut. Menurutnya, pihaknya belum berencana memeriksa Rosa lantaran KPK sendiri tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Johan juga mengaku pihaknya tidak memiliki rencana untuk memindah Nazaruddin ke rutan yang lain. ”Tidak ada rencana itu. Yang jelas, kami masih terus berkoordinasi dengan Kemenkum HAM agar tidak terjadi hal serupa,” kata pria yang pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK itu. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan di KPK terhadap Wayan Koster. Koster yang duduk di badan anggaran DPR itu ikut disebut menerima pembagian uang panas dari suap Wisma Atlet. “Kalau memang banyak buktinya, silahkan saja,” kata Megawati usai menghadiri puncak peringatan HUT ke-39 PDIP di Hotel Novotel, Bangka Tengah, kemarin. Dia mengaku bersungguh-sungguh dengan komitmentnya itu. “Ini bukan hanya pencitraan, sudah banyak dilakukan sejak dulu,” kata Megawati. Sejumlah kader PDIP memang telah menerima vonis terkait kasus suap cek pelawat dalam pemilihan deputi gubernur senior BI Miranda S Goeltom. Menurut Megawati, proses hukum itu sudah menjadi konsekuensi bagi siapapun yang melanggar undang -undang. Dia sendiri selalu mewanti-wanti para kadernya untuk menghindari setiap godaan kekuasaan, seperti korupsi. “Saya mengatakan kepada kader-kader saya sudah harus siap menanggung sebab dan akibat dari perbuatan mereka kalau itu sekiranya melanggar hukum,” ujar Megawati. Namun, dalam konteks Wayan Koster, Megawati mengingatkan perlunya selalu menjunjung tinggi prinsip -prinisp hak bagi setiap warga negara. “Asas praduga tidak bersalah perlu betul-betul kita pegang,” tandasnya. (kuh/pri)

Sumber: